Gapki Menuntut Penghapusan Moratorium Pemberian Izin Baru
Gapki Menuntut Penghapusan Moratorium Pemberian Izin Baru | Referensi terbaru di 2017 via web Kelapa Sawit. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Kelapa Sawit. Artikel ini di beri judul Gapki Menuntut Penghapusan Moratorium Pemberian Izin Baru. Konten ini untuk anda pembaca setia https://kelapasawit7.blogspot.com/. Bagikan juga postingan Gapki Menuntut Penghapusan Moratorium Pemberian Izin Baru terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Kelapa Sawit dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Kelapa Sawit di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai Gapki Menuntut Penghapusan Moratorium Pemberian Izin Baru di bawah ini dari situs web Kelapa Sawit.Desember 2012 lantas, GAPKI menuntut penghapusan moratorium Pemberian Izin Baru serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer serta Lahan Gambut. Alasannya, kebijakan yang telah di sebutkan Amat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Tuntutan GAPKI cukup bikin cemas para pemerhati REDD+ di Indonesia. Kalau pengusaha menolak bergandeng tangan, bisa-bisa cerita REDD+ tidak jauh dari perdebatan kenaikan upah buruh.
Moratorium izin baru pemanfaatan lahan itu sendiri sudah berlaku selama 2 tahun di bawah Instruksi Presiden Nomor 10/2011. “Inpres ini akan berakhir 20 Mei mendatang. Dan belum ada kepastian dari Presiden Yudhoyono,” kata Sita Supomo, Program Director of Sustainable Development Governance Kemitraan dalam temu “Moratorium Hutan untuk Tata Kelola Hutan yang Lebih Baik” (19/3). Maka, sebelum terlambat, sejumlah pemerhati REDD+ mengemukakan rekomendasi supaya pemerintah memperpanjang jangka waktu moratorium menjadi 5 tahun.
Ketua Kelompok Kerja Seni manajemen Nasional REDD+, Mubariq Ahmad menegaskan perlunya perpanjangan moratorium. “Kenapa perlu diperpanjang? Karena sistem tata kelola baru pemberian izin pemanfaatan lahan belum siap,” ujarnya. Ia menilai, moratorium efektif mengurangi deforestasi sekalian menaikan luasan tutupan hutan primer serta lahan gambut.
Keadaannya kini, luas lahan sawit yng aktif berproduksi merupakan 9,4 juta hektar. Itu data dari pemerintah. Dibandingkan yang dengannya data lembaga sosial Sawit Watch, luas lahan sawit aktif malahan lebih besar. “Versi Sawit Watch, kebun sawit di Indonesia sampai melebihi 12 juta hektar. Produktivitasnya 25,2 juta ton per tahun, sedangkan konsumsi dalam negeri hanya 6 juta ton,” terperinci Koordinator Sawit Watch, Jefri Gideon. Sisanya diserap oleh pasar luar negeri.
Industri hulu semisal perkebunan kelapa sawit sebenarnya masih memiliki kandungan nilai tertinggi. “Nilainya paling tinggi karena butuh investasi dan lahan besar-besaran,” ungkap Mubariq. Trennya, value tanah pasti naik terus. Maka, perusahaan berlomba-lomba membeli tanah. “Ada yang beli dengan motif spekulasi sehingga menjadi land banking,” lanjutnya. Pendapat dari Mubariq, dari sekian tidak sedikit perusahaan sawit, baru 1 yng bergerak di industri hilir.
Akan tetapi, benarkah perusahaan besar pasti bersikap negatif terhadap moratorium? Taipan Grup Triputra, Theodore Permadi Rachmat, pernah memuji langkah yng diambil Menteri Zulkifli Hasan ini. “Kementerian yang sekarang sudah bagus. Kebijakan moratorium konversi hutan merupakan langkah baik yang dilakukan Menteri Zulkifli Hasan,” ujarnya pada SWA dalam suatu wawancara khusus (4/2).
Pengertiannya, tak mustahil perusahaan menyesuaikan gerak usaha yang dengannya penerapan REDD+ ke depannya. Apalagi, pertumbuhan perkebunan sawit serta pertambangan tak akan terhambat perpanjangan moratorium. “Izin tambang yang aktif masih cukup banyak. Di samping itu, masih ada 4 juta hektar lahan sawit baru yang paling cepat selesai ditanami dalam 10 tahun ke depan,” tegas Mubariq membuat yakin. (EVA)
Sumber rujukan dan gambar : http://informasi-kelapasawit.blogspot.com/2013/03/gapki-menuntut-penghapusan-moratorium.html.
 |
| Ketiga pembicara (ki-ka) Jefri Gideon, Heru Prasetyo, serta Mubariq Ahmad didampingi moderator Wimar Witoelar |
Moratorium izin baru pemanfaatan lahan itu sendiri sudah berlaku selama 2 tahun di bawah Instruksi Presiden Nomor 10/2011. “Inpres ini akan berakhir 20 Mei mendatang. Dan belum ada kepastian dari Presiden Yudhoyono,” kata Sita Supomo, Program Director of Sustainable Development Governance Kemitraan dalam temu “Moratorium Hutan untuk Tata Kelola Hutan yang Lebih Baik” (19/3). Maka, sebelum terlambat, sejumlah pemerhati REDD+ mengemukakan rekomendasi supaya pemerintah memperpanjang jangka waktu moratorium menjadi 5 tahun.
Ketua Kelompok Kerja Seni manajemen Nasional REDD+, Mubariq Ahmad menegaskan perlunya perpanjangan moratorium. “Kenapa perlu diperpanjang? Karena sistem tata kelola baru pemberian izin pemanfaatan lahan belum siap,” ujarnya. Ia menilai, moratorium efektif mengurangi deforestasi sekalian menaikan luasan tutupan hutan primer serta lahan gambut.
Keadaannya kini, luas lahan sawit yng aktif berproduksi merupakan 9,4 juta hektar. Itu data dari pemerintah. Dibandingkan yang dengannya data lembaga sosial Sawit Watch, luas lahan sawit aktif malahan lebih besar. “Versi Sawit Watch, kebun sawit di Indonesia sampai melebihi 12 juta hektar. Produktivitasnya 25,2 juta ton per tahun, sedangkan konsumsi dalam negeri hanya 6 juta ton,” terperinci Koordinator Sawit Watch, Jefri Gideon. Sisanya diserap oleh pasar luar negeri.
Industri hulu semisal perkebunan kelapa sawit sebenarnya masih memiliki kandungan nilai tertinggi. “Nilainya paling tinggi karena butuh investasi dan lahan besar-besaran,” ungkap Mubariq. Trennya, value tanah pasti naik terus. Maka, perusahaan berlomba-lomba membeli tanah. “Ada yang beli dengan motif spekulasi sehingga menjadi land banking,” lanjutnya. Pendapat dari Mubariq, dari sekian tidak sedikit perusahaan sawit, baru 1 yng bergerak di industri hilir.
Akan tetapi, benarkah perusahaan besar pasti bersikap negatif terhadap moratorium? Taipan Grup Triputra, Theodore Permadi Rachmat, pernah memuji langkah yng diambil Menteri Zulkifli Hasan ini. “Kementerian yang sekarang sudah bagus. Kebijakan moratorium konversi hutan merupakan langkah baik yang dilakukan Menteri Zulkifli Hasan,” ujarnya pada SWA dalam suatu wawancara khusus (4/2).
Pengertiannya, tak mustahil perusahaan menyesuaikan gerak usaha yang dengannya penerapan REDD+ ke depannya. Apalagi, pertumbuhan perkebunan sawit serta pertambangan tak akan terhambat perpanjangan moratorium. “Izin tambang yang aktif masih cukup banyak. Di samping itu, masih ada 4 juta hektar lahan sawit baru yang paling cepat selesai ditanami dalam 10 tahun ke depan,” tegas Mubariq membuat yakin. (EVA)
Sumber rujukan dan gambar : http://informasi-kelapasawit.blogspot.com/2013/03/gapki-menuntut-penghapusan-moratorium.html.
Seputar Gapki Menuntut Penghapusan Moratorium Pemberian Izin Baru
Terima kasih telah membaca Gapki Menuntut Penghapusan Moratorium Pemberian Izin Baru. Semoga pos dari situs web Kelapa Sawit berguna dan memberi manfaat. Baik untuk anda dan buat website Kelapa Sawit. Silakan berbagi ulasan Gapki Menuntut Penghapusan Moratorium Pemberian Izin Baru tadi ke situs web media anda. Bagikan artikel dari Kelapa Sawit melalui media sosial yang ada di bawah. Dan kunjungi Daftar Isi Blog Kelapa Sawit untuk mendapat info lengkap terbaru 2017. Lalu baca pembahasan selain dari : Gapki Menuntut Penghapusan Moratorium Pemberian Izin Baru yang lebih terupdate lengkap dan free. Atau simak artikel gratis terkait dari situs web Kelapa Sawit di bawah. Demikan dan sekian tentang Gapki Menuntut Penghapusan Moratorium Pemberian Izin Baru. Dan Assalamualaikum pembaca Kelapa Sawit.
Advertisement