Hentikan Pembukaan Perkebunan Sawit

- Agustus 22, 2017

Hentikan Pembukaan Perkebunan Sawit

 
JAMBI - Pemerhati lingkungan hidup yng pula Direktur Yayasan Prespektif Baru, Wimar Witoelar, mengujarkan, telah saatnya upaya pembukaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dihentikan.
"Tidak hanya perkebunan sawit yang merupakan tanaman monokultur yang tidak ramah lingkungan, namun juga sebagian besar upaya pembukaan kebun sawit lebih banyak merambah kawasan hutan," ujar Wilmar usai mengisi diskusi yang dengannya tema “Masa Depan Hutan Ada di Tangan Generasi Muda” di Universitas Jambi, Jambi, Selasa.
Pendapat dari dia, andai tak segera diambil langkah yng tepat, sejumlah daerah di Indonesia akan makin terancam bencana ekologi semisal banjir serta kekeringan yng makin parah.
Diskusi yang telah di sebutkan pula menghadirkan pembicara Manajer Program Kebijakan serta Advokasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Diki Kurniawan, Legal and Institutional Spesialist Satuan Tugas REDD, Gita Syahrani, serta Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Syamsurizal Tan.
Diskusi itu lebih menekankan pada perhatian sudut pandang untung-ruginya perkebunan sawit di Indonesia, baik terhadap lingkungan ataupun warga atau juga bisa dikatakan masyarakat secara umum.
Diki Kurniawan memaparkan, tempat hutan di Provinsi Jambi, yang dengannya luas sekitar 2,1 juta hektare. Areal itu mencakup 1,1 juta hektare tempat taman nasional, semisal Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Bukit Duabelas, Taman Nasional Berbak serta Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Selebihnya, adalah tempat hutan ekosistem serta hutan produksi.
"Kondisi tutupan hutan di Provinsi Jambi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Antara lain akibat pembukaan lahan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri secara berlebihan dan tanpa memperhatikan dampaknya. Wajar saja bila musim hujan mengalami banjir dan sebaliknya kemarau mengakibatkan kekeringan," jelasnya.
Sementara itu, Gita Syahrani menyoroti perihal banyaknya berlangsung konflik lahan, antara perusahaan yang dengannya warga atau juga bisa dikatakan masyarakat.
Pendapat dari Gita, data dari Kementrian Pertanian mencatat, dari 1.000 perusahaan perkebunan sawit di Indonesia, 59 % di antaranya terlibat konflik.
"Secara teoritis penyebab konflik, perusahaan membutuhkan lahan luas, sementara lahan tersebut dalam penguasaan masyarakat," ujarnya.
Penyebab konflik ini, antara lain menjadi akibat tidak lebih tegasnya pengaturan serta konsistensi tata ruang di tiap level pemerintahan. Lantas, tak jelasnya status lahan serta bukti pemilikan, dan minimnya kebijakan pengaman lingkungan, sosial serta ekonomi yng memadai.
Upaya mengatasi itu seluruh, dibutuhkan keterlibatan warga atau juga bisa dikatakan masyarakat secara keseluruhan, salah satunya kalangan mahasiswa. Bagi atau bisa juga dikatakan untuk itu, seluruh pihak hendaknya terus ikut memantau dalam kegiatan penyusunan serta pengesahan tata ruang di setiap daerah.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Syamsurizal Tan, menilai pembukaan perkebunan kelapa sawit secara luas di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi, tak membawa dampak positif terhadap warga atau juga bisa dikatakan masyarakat secara umum.
"Kebun kelapa sawit hanya menguntungkan pemilik perusahaan, sementara masyarakat di level menengah ke bawah bahkan dirugikan," ujarnya.
Kondisi ini berlangsung, lantaran warga atau juga bisa dikatakan masyarakat di sekeliling kebun sendiri tak dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan ataupun kepemilikan. Tak itu saja, pembukaan tempat perkebunan pula mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup. (Investor Daily/tk/ant)

Sumber rujukan dan gambar : http://informasi-kelapasawit.blogspot.com/2013/04/hentikan-pembukaan-perkebunan-sawit.html.

Seputar Hentikan Pembukaan Perkebunan Sawit

Advertisement
 

Cari Artikel Selain Hentikan Pembukaan Perkebunan Sawit