Undang-undang Kelapa Sawit | Komoditas Kelapa Sawit
Undang-undang Kelapa Sawit | Komoditas Kelapa Sawit | Referensi terbaru di 2017 via web Kelapa Sawit. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Kelapa Sawit. Artikel ini di beri judul Undang-undang Kelapa Sawit | Komoditas Kelapa Sawit. Konten ini untuk anda pembaca setia https://kelapasawit7.blogspot.com/. Bagikan juga postingan Undang-undang Kelapa Sawit | Komoditas Kelapa Sawit terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Kelapa Sawit dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Kelapa Sawit di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai Undang-undang Kelapa Sawit | Komoditas Kelapa Sawit di bawah ini dari situs web Kelapa Sawit.Undang – undang No.22 / 1999 wacana Pemerintah Daerah adalah kerangka acuan aturan bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonomi bagi atau bisa juga dikatakan untuk mengatur serta mengurus kepentingan warga atau juga bisa dikatakan masyarakat setempat pendapat dari prakarsa sendiri didasari aspirasi warga atau juga bisa dikatakan masyarakat dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1).
Salah satu bidang pemerintahan yng wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten serta kota yakni bidang pertanahan Pasal11 Yang dengannya demikian ,pengadaan/ pengambilalihan tanah menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten serta kota. Dalam rangka implementasi Undang – Undang Otonomi Daerah ini, sudah ada Aturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 wacana kewenangan Pemerintah pada bagian pertanahan sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat ( 3 ) butir ( 14 ) menjadi berikut :
Lembaga Pemerintah Non-Departemen hingga ditetapkanya seluruh aturan perundang-undangan pada bagian pertanahan, selambat-lambatnya 31 mei 2003.
Sesudah batas waktu 31 mei 2003 berakhir, Pemerintah mengambil Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 wacana kebijakan Nasional di Bidang pertanahan yng menyerahkan sembilan kewenangan Pemerintah pada bagian pertanahan kepada pemerintah kabupaten serta kota, yakni menjadi berikut :
Aturan serta perundang-undangan bisa di download pada halaman link ataupun bisa di sini
www.ziddu.com/download/10419656/PeraturanMenterittgTatacaraPembangunanPerkebunan.
Sumber: http://membangunkebunkelapasawit.webs.com/
Sumber rujukan dan gambar : http://informasi-kelapasawit.blogspot.com/2012/10/undang-undang-kelapa-sawit.html.
Salah satu bidang pemerintahan yng wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten serta kota yakni bidang pertanahan Pasal11 Yang dengannya demikian ,pengadaan/ pengambilalihan tanah menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten serta kota. Dalam rangka implementasi Undang – Undang Otonomi Daerah ini, sudah ada Aturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 wacana kewenangan Pemerintah pada bagian pertanahan sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat ( 3 ) butir ( 14 ) menjadi berikut :
- Penetapan persyaratan pemberian hak atas tanah.
- Penetapan persyaratan landreform.
- Penetapan persyaratan administrasi pertanahan.
- Penetapan pedoman biaya pelayanan pertanahan.
- Penetapan kerangka dasar kadastral ( batas tanah ) nasional serta pelaksanaan kerangka dasar kadastral orde I serta orde II.
Lembaga Pemerintah Non-Departemen hingga ditetapkanya seluruh aturan perundang-undangan pada bagian pertanahan, selambat-lambatnya 31 mei 2003.
Sesudah batas waktu 31 mei 2003 berakhir, Pemerintah mengambil Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 wacana kebijakan Nasional di Bidang pertanahan yng menyerahkan sembilan kewenangan Pemerintah pada bagian pertanahan kepada pemerintah kabupaten serta kota, yakni menjadi berikut :
- Pemberian izin tempat.
- Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi atau bisa juga dikatakan untuk kepentingan pembangunan.
- Penyelesaian sengketa tanah garapan.
- Penyelesaian ubah kerugian serta santunan tanah bagi atau bisa juga dikatakan untuk pembangunan.
- Penetapan subyek serta obyek redistribusi tanah dan ubah kerugian tanah kelebihan maksimal serta tanah absente.
- Penetapan serta penyelesaian masalah tanah ulayat (tanah istiadat ).
- Pemanfaatan serta penyelesaikan masalah tanah kosong.
- Pemberian izin membuka tanah.
- Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.
Aturan serta perundang-undangan bisa di download pada halaman link ataupun bisa di siniwww.ziddu.com/download/10419656/PeraturanMenterittgTatacaraPembangunanPerkebunan.
Sumber: http://membangunkebunkelapasawit.webs.com/
Sumber rujukan dan gambar : http://informasi-kelapasawit.blogspot.com/2012/10/undang-undang-kelapa-sawit.html.
Seputar Undang-undang Kelapa Sawit | Komoditas Kelapa Sawit
Terima kasih telah membaca Undang-undang Kelapa Sawit | Komoditas Kelapa Sawit. Semoga pos dari situs web Kelapa Sawit berguna dan memberi manfaat. Baik untuk anda dan buat website Kelapa Sawit. Silakan berbagi ulasan Undang-undang Kelapa Sawit | Komoditas Kelapa Sawit tadi ke situs web media anda. Bagikan artikel dari Kelapa Sawit melalui media sosial yang ada di bawah. Dan kunjungi Daftar Isi Blog Kelapa Sawit untuk mendapat info lengkap terbaru 2017. Lalu baca pembahasan selain dari : Undang-undang Kelapa Sawit | Komoditas Kelapa Sawit yang lebih terupdate lengkap dan free. Atau simak artikel gratis terkait dari situs web Kelapa Sawit di bawah. Demikan dan sekian tentang Undang-undang Kelapa Sawit | Komoditas Kelapa Sawit. Dan Assalamualaikum pembaca Kelapa Sawit.
Advertisement