Konflik Lahan Perkebunan Sawit Di Mamuju
Konflik Lahan Perkebunan Sawit Di Mamuju | Referensi terbaru di 2017 via web Kelapa Sawit. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Kelapa Sawit. Artikel ini di beri judul Konflik Lahan Perkebunan Sawit Di Mamuju. Konten ini untuk anda pembaca setia https://kelapasawit7.blogspot.com/. Bagikan juga postingan Konflik Lahan Perkebunan Sawit Di Mamuju terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Kelapa Sawit dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Kelapa Sawit di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai Konflik Lahan Perkebunan Sawit Di Mamuju di bawah ini dari situs web Kelapa Sawit.
Sengketa lahan perkebunan sawit antara perusahaan yang dengannya petani di beberapa daerah di Kabupaten Mamuju Utara (Matra) sampai-sampai kini belum ada titik terang. Pemerintah Kabupaten Matra, Pemerintah Provinsi Sulbar serta pemerintah pusat terkesan saling lempar tanggungjawab menjadikan sengketa ini berada di lingkaran setan. Wakil Bupati Matra, Muhammad Saal mengujarkan penanganan konflik antara petani serta perusahaan bukan cuma tugas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Matra. "Pemerintah provinsi selaku pimpinan tertinggi di Sulbar juga harus turut membantu penyelesaiannya. Dibutuhkan sinergitas antara provinsi dan kabupaten untuk mendapatkan solusi atas sengketa lahan perkebunan tersebut," tegas Saal, Jumat 12 April.
Pendapat dari Saal, pemerintah kabupaten tak mampu menyelesaikan duduk perkara ini tanpa keterlibatan baik pemerintah provinsi ataupun pusat. "Ada hal-hal yang perlu ditangani bukan kewenangan kabupaten. Makanya, perlu sinergitas dengan provinsi dan pusat untuk menuntaskan persoalan sengketa lahan perkebunan antara petani dan perusahaan," ungkap Saal.
Advertisement
Dia pula memberi jaminan posisi pemkab amat Amat netral. Pemkab berada di antara petani serta perusahaan. "Jika ada tudingan bahwa Pemkab Matra main mata dengan perusahaan, saya rasa itu berlebihan," tutur Saal.
Tatkala mengujarkan, duduk perkara sengketa lahan antara petani serta perusahaan ini menjadi menjadi pemaparan utama dalam Rapat Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) yng dihadiri gubernur serta pihak Polda Sulselbar.
Ketua Kelompok Tani Sipakainge', Kecamatan Duri Poku, Abdul Aziz berterus terang sudah diminta pemkab bagi atau bisa juga dikatakan untuk melakukan pembicaraan yang dengannya para petani mengenai apa saja yng orang-orang inginkan bagi atau bisa juga dikatakan untuk menyelesaikan masalah itu. "Mereka bertanya apa yang kami inginkan. Saya bilang, warga hanya menginginkan kemitraan di mana warga yang mengelola tanaman sawit, dan perusahaan yang membelinya," kata Aziz.
Aziz berharap, keinginan petani itu mampu dimediasi oleh pemerintah serta memperoleh persetujuan dari perusahaan. (far)
Sumber rujukan dan gambar : http://informasi-kelapasawit.blogspot.com/2013/04/lingkaran-setan-konflik-lahan.html.
